MUSI RAWAS - Konflik antara masyarakat Muara Kelingi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bersatu dengan PT Musi Bibit Lestari (MBL) terkait penutupan akses jalan terus berlanjut. Untuk mencari jalan keluar, DPRD Kabupaten Musi Rawas menggelar rapat mediasi pada Rabu (30/4/2025) di Ruang Banggar DPRD Mura.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, dan dihadiri jajaran Komisi I dan II DPRD, Kapolsek Muara Kelingi Iptu Suhendra, Danramil, serta sejumlah OPD teknis seperti Dinas Perkebunan, DPMPTSP, dan ATR/BPN. Namun, pihak PT MBL tidak menghadiri pertemuan tersebut meskipun telah menerima undangan resmi.
Meski demikian, perwakilan masyarakat dari Forum Masyarakat Bersatu dan warga Desa Karya Teladan hadir untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dalam rapat, masyarakat menuntut agar portal PT MBL dibuka kembali karena menutup akses vital yang digunakan warga untuk beraktivitas sehari-hari.
Ketua DPRD, Firdaus Cik Olah, menegaskan pentingnya langkah cepat dan solusi konkret untuk mengakhiri konflik. Ia meminta Plt Camat Muara Kelingi serta para kepala desa di sekitar wilayah konflik untuk melakukan negosiasi langsung dengan pihak perusahaan.
“Portal perusahaan dan warga sama-sama harus dibuka agar aktivitas berjalan normal. Kami minta koordinasi intensif dengan pengamanan aparat di lapangan,” ujar Firdaus.
DPRD juga menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap PT MBL untuk hadir pada rapat lanjutan yang akan digelar 5 Mei 2025 mendatang. Ketua DPRD menegaskan bahwa DPRD Musi Rawas akan terus mengawal penyelesaian konflik ini demi kepentingan rakyat.
Kepala Desa Karya Teladan, Buston, menyebut bahwa sebagian tuntutan masyarakat telah mendapat respons, seperti pembukaan akses terbatas untuk kendaraan kecil dan rencana perbaikan jalan pada Juli mendatang. Namun, perusahaan masih menolak membuka jalan utama dengan alasan keamanan dan potensi pencurian sawit.
Sementara itu, anggota Forum Masyarakat Bersatu, Denny, mengapresiasi peran DPRD yang cepat tanggap terhadap aspirasi warga. Ia berharap pihak perusahaan bisa hadir pada pertemuan berikutnya agar kesepakatan bersama dapat dicapai secara resmi. ***
